Dugaan Pemerasan BUMN

Dahlan Serahkan Dokumen Tambahan Pemeras BUMN
Penulis : Sabrina Asril | Rabu, 7 November 2012 | 17:42 WIB

[imagetag]

Kepala Sekretariat BK DPR Cholidah Indriana menunjukkan amplop dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Isi amplop adalah nama-nama oknum anggota DPR yang diduga melakukan pemerasan direksi BUMN.

JAKARTA, KOMPAS.com â?? Perwakilan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan telah menyerahkan dokumen tambahan terkait oknum anggota DPR yang diduga telah memeras direksi BUMN kepada Sekretariat Badan Kehormatan (BK) DPR. Dokumen berupa surat itu diserahkan Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra Samal, Rabu (7/11/2012). Kepala Sekretariat BK DPR Cholidah Indriana membenarkan adanya penyerahan dokumen itu.

"Ya, sudah tadi diberikan sekitar pukul 15.30 oleh perwakilan Pak Dahlan, yaitu Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra. Dia datang sendirian," ujar Cholidah, Rabu (7/11/2012), di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Surat yang dibungkus amplop coklat Kementerian BUMN bernomor SR 632 MBU 2012 tertanggal 7 November 2012 itu tampak ditujukan kepada pimpinan BK.

"Suratnya ini disimpan dulu di sekretariat komisi sampai ada pimpinan yang datang. Perintah dari pimpinan BK, surat ini kami simpan dan belum boleh dibuka ke publik," ujar Cholidah.

Saat dipanggil BK pada Senin (5/11/2012) lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyampaikan ada tiga peristiwa pemerasan terhadap direksi BUMN, dengan dugaan melibatkan dua oknum anggota DPR. Kedua nama itu adalah Idris Laena dari Fraksi Partai Golkar dan Sumaryoto dari Fraksi PDI-P. Idris diduga meminta jatah ke PT PAL dan PT Garam. Sementara Sumaryoto diduga meminta jatah ke PT Merpati Nusantara Airlines.

Praktik pemerasan diduga dilakukan terkait penyertaan modal negara (PMN). Selain dua nama itu, Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro juga menyerahkan seorang oknum DPR berinisial IS yang disebut meminta jatah 2.000 ton gula. BK nantinya akan memeriksa direksi BUMN yang dimintai jatah untuk mengklarifikasi pengakuan Dahlan. Pemanggilan akan dilakukan setelah masa reses. Setelah itu, BK baru akan memanggil para terduga pemeras BUMN.

Editor :Inggried Dwi Wedhaswary

sumber

bagai mana komentar anda gan??

sebelum komentar [imagetag] dulu ya