MANTAN KORUPTOR AKHIRNYA MUNDUR DARI JABATANNYA

Raja Faisal Yusuf, bekas terpidana korupsi yang selama ini menjabat sebagai kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) kota Tanjungpinang akhirnya mundur dari jabatannya. Pengunduran diri Raja dari jabatan diduga masih terkait dengan adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 yang baru diterima pemerintah kota (Pemko) Tanjungpinang beberapa hari lalu.

Pelaksana tugas (Plt) sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang, Suyatno, mengakui Jumat (09/11), kepala BP2T kota Tanjungpinang itu secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Bentuk pengunduran diri Raja ditunjukkannya dengan mengirimkan surat kepada Suyatno yang juga saat ini menjabat kepala BKD kota Tanjungpinang.

â??Surat pengunduran diri Raja Faisail baru kami terima tadi,â?? ujar Plt Sekdako Tanjungpinang, Jumat (09/11) sore.

Pengunduran diri Raja dari jabatannya, jelas Suyato, didasarkan atas kemauannya sendiri. Alasan yang digunakan Raja untuk mundur jabatanya sebagai kepala BP2T kota Tanjungpinang adalah karena waktu tugasnya sudah mencapai batas usia pensiun. Dan, Suyatno pun berikhtiar akan memproses surat pengunduran diri Raja itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia meyakini, wali kota Tanjungpinang, Suryatati A Manan, juga akan mengambil kebijakan terkait status Raja demi kelancaran pelayanan di BP2T kota Tanjungpinang.

Keputusan pengunduran diri itu dilakukan Raja secara pribadi dan terjadi secara tiba-tiba. Pamri, kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kota Tanjungpinang, yang juga menjadi kawan Raja misalnya, mengaku tidak diberi tahu sama sekali oleh Raja terkait pengunduran dirinya itu, meskipun keduanya sempat duduk bersama-sama di Mesjid Al-Azhar Pantai Impian, pada shalat Jumat.

Tidak cuma itu, Herman sopir pribadi Raja pun mengaku tidak mengetahui kalau pimpinannya itu bakal mengajukan surat pengunduran diri. Kepada Tribun, melalui telepon seluler, Herman mengaku tidak pernah mendengar cerita mengenai rencana pimpinannya itu mengundurkan diri dari jabatan yang sudah sedang diembannya.

Pantauan Tribun di kantor BP2T, hampir setiap hari Raja terlihat masuk kantor. Pemandangan ini tampak dari mobil Avanza dengan nomor polisi BP 35 T yang selalu terparkir di depan kantor. Begitu juga dengan pengakuan beberapa stafnya. Kepada Tribun, beberapa staf selalu mengaku kalau pimpinannya ini selalu masuk kantor. Hanya saja dia sulit ditemui, entah karena alasan menggelar sebuah pertemuan, shalat dan keluar sebentar.

Keputusan pengunduran diri Raja, dibenarkan oleh Suryatati. Ketika dimintai tanggapan, wali kota yang masa jabatannya berakhir pada 2013 itu, mengaku bahwa Raja sudah legowo melepaskan jabatannya itu.

â??Saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Faizal atas pengabdiannya selama ini baik sebelum maupun sesudah menjabat kepala BP2T,â?? ujar Suryatati.

Sebelum menjabat kepala BP2T kota Tanjungpinang, Raja pernah dipromosikan menjadi asisten I Pemko Tanjungpinang. Promosi tersebut diberikan kepada Raja setelah dia melewati hari-hari hidupnya di penjara selama 2,5 tahun karena terjerat kasus pembangunan gudung serba guna kota Tanjungpinang yang kemudian ambruk dan menewaskan seseorang.

Statusnya sebagai pejabat mantan koruptor inilah yang dipersoalkan belakangan ini. Selain Raja, ada juga pejabata mantan koruptor lainnya seperti Azirwan (kepala DKP Kepri_red) dan Rusdi Ruslan (Kabid Bina Program DPU Batam_red) yang juga sudah mengundurkan diri.

Meskipun demikian, masih ada beberapa pejabat mantan koruptor yang dipromosikan menduduki jabatan penting di kabupaten/kota. Para pejabatan itu bahka masih tetap dipertahankan sampai dikeluarkannya surat edaran Mendagri (Gamawam Fauzi_red) nomor 800/4329/SJ yang berisi pencopotan pejabat mantan koruptor.

Mendagri sendiri bahkan menelepon kepala daerah di tingkat I dan II untuk segera mencopot pejabatnya yang mantan koruptor. Dia bahkan sampai mengancam akan mencopot SK pengangkatan para pejabat yang bersangkutan.

Terkait himbauan Mendagri itu, sekretaris daerah provinsi (Sekdaprov) Kepri, Suhajar Diantoro, mengaku sudah mengirim surat edaran itu ke pemerintah kabupaten/kota. Sementara ketika ditanyakan soal kebijakan lain yang akan diambil agar pemerintah kabupaten/kota bisa menjalakan himbauan Mendagri, Suhajar enggan menjawab.

KOMENTAR: GILA NIH, UDAH DISENTIL BARU DEH MUNDUR, KALO NGGAK BAKAL JADI PEJABAT TERUS TUH KORUPTOR

SUMBER: http://www.beritapolitk.com/index.ph...ndur-diri.html